MENLU Israel: Israel Diperintah oleh Sebuah Sirkus

Apabila hendak menyalin teks berikut, mohon sertakan dengan SUMBERNYA.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu sudah menginvestasikan berbagai upaya dalam meyakinkan para pemimpin dunia bahwa ia serius tentang perdamaian dengan Palestina. Dan sekarang datang Avigdor Lieberman, Menteri Luar Negeri Israel, dan memberitahu semua pemimpin dunia itu bahwa apa yang dilakukan oleh Netanyahu hanyalah omong kosong belaka.
Lieberman, tanpa sembunyi-sembunyi lagi mengatakan bahwa sekarang ini Israel diperintah oleh sebuah sirkus, bukan pemerintah yang bertanggung jawab dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Lieberman mengatakan kepada wakil negara-negara di dunia dari podium PBB bahwa Netanyahu sudah menyebarkan ilusi dan berbicara konyol tentang perdamaian.
Lebih buruk lagi: Lieberman menyiratkan bahwa permintaan Netanyahu agar Palestina mengakui Israel sebagai negara Yahudi hanyalah untuk menutupi pengusiran warga Arab.
Bagaimana tanggapan Netanyahu? Banyak orang yang menganggap Netanyahu sangat lemah terhadap Lieberman. Sebagai perdana menteri, seharusnya Netanyahu sudah mencopot jabatan Lieberman.
Leiberman menegaskan Selasa dua hari yang lalu, bahwa kemitraan politiknya dengan Netanyahu akan segera berakhir. Bukan tidak mungkin, Netanyahu akan mengganti Lieberman dengan Tzipi Livni, dan Partai Yisrael Beiteinu yang selama ini menjadi payung Lieberman dengan Partai Kadima. Nah? (sa/haaretz)(eramuslim)

Read More

Haruskah Umat Islam Terus Berkorban Sebagai Agama Minoritas di India

Apabila hendak menyalin teks berikut, mohon sertakan dengan SUMBERNYA.

Pengadilan India memutuskan hari Kamis kemarin (30/9) bahwa situs suci yang disengketakan di Ayodhya yang telah menjadi simbol sejarah pemicu bentrokan Hindu-Muslim harus dibagi - dalam penilaian hal ini dilihat sebagai mendukung kubu Hindu.
"Semua tiga kelompok, yaitu Muslim, Hindu, dan (organisasi keagamaan Hindu) Nirmhoi Akhara dinyatakan pemegang bersama situs suci yang disengketakan," kata Hakim SU Khan dalam putusan di Pengadilan Tinggi Allahabad kamis kemarin.
Beberapa pengadu dalam kasus ini segera mengatakan mereka akan naik banding atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung, yang berarti sengketa yang sudah berlangsung selama 60-tahun akan terus berlanjut dalam sistem peradilan yang terkenal lambat India.
Ratusan ribu polisi dan pasukan paramiliter telah dikerahkan di seluruh negeri untuk mencegah terulangnya kekerasan di tahun 1992 ketika Hindu fanatik merobohkan sebuah masjid di plot, memicu kerusuhan yang menewaskan 2.000 orang mati.
Menurut keputusan itu, situs di kota utara akan dibagi, dengan sepertiga Muslim dan sisanya untuk Hindu, termasuk tempat di pusat di mana umat Hindu berencana untuk membangun sebuah kuil bagi dewa Ramayana.
Dengan hanya beberapa hari sebelum Commonwealth Games di mulai di New Delhi pada hari Minggu, Perdana Menteri Manmohan Singh meminta tenang dan mengingatkan rakyat india bahwa keputusan akan dikaji di Mahkamah Agung.
"Kesimpulan yang benar, pada tahap ini, adalah bahwa status quo akan dipertahankan sampai kasus diambil oleh Mahkamah Agung," katanya dalam sebuah pernyataan.
Mencerminkan kecemasan tentang potensi kekerasan, pemerintah mengeluarkan seruan untuk menahan diri menjelang putusan dan iklan ditempatkan di surat kabar mendesak rakyat India baik Hindu maupuan muslim menghormati supremasi hukum.
Negara besar dari 1,2 miliar orang adalah rumah bagi semua agama besar di dunia dan kasus Ayodhya dipandang sebagai ujian kematangan politik dan kemampuan masyarakat banyak untuk hidup dalam harmoni.
Pihak oposisi Partai Bharatiya Janata (BJP), yang mengipasi isu Ayodhya menjadi flashpoint nasional, menginterpretasikan keputusan pengadilan sebagai kemenangan dalam kampanye untuk membangun sebuah kuil Ramayan di mana masjid Babri pernah berdiri.
Putusan Pengadilan Tinggi Allahabad merupakan langkah yang signifikan untuk membangun sebuah kuil besar," atas pemimpin BJP dan mantan Perdana Menteri LK Advani kepada wartawan setelah pertemuan partai.
Namun banyak umat Islam bereaksi dengan cemas.
Syed Ahmed Bukhari, kepala ulama di masjid utama Masjid Jama New Delhi, mencela keputusan hakim, mengatakan pengadilan telah memerintah "atas dasar keyakinan buta dan tidak dengan bukti dan dokumentasi yang diberikan yang jelas kepada hakim."
"Kami jelas tidak senang dengan putusan itu," katanya. "Kami tidak menyerah klaim atas klaim kami (untuk membangun) masjid Babri," katanya di New Delhi.
Asaduddin Owaisi, seorang anggota parlemen Muslim, mengatakan kepada AFP bahwa "ada kemarahan membangun di kalangan masyarakat Muslim atas putusan itu tetapi."(fq/aby)(eramuslim)

Read More